Kemenkeu Diminta Kejar Pajak Layanan eCommerce, Bukan UMKM

Instant Robust Hosting Services

Berita terkait Kemenkeu Diminta Kejar Pajak Layanan eCommerce, Bukan UMKM ini bungomedia sajikan untuk anda yang sedang mencari berita terpopuler yang kami kutip dari berbagai situs.

Anda juga bisa mencari berita terkait yang kami rangkum dalam topics Breaking News, yang kami publis pada 2022-11-30 23:47:35.

Sekilas Tentang Bungomedia.eu.org, kami adalah blog yang membahas banyak hal, dari ekonomi, bisnis, tutorial, cara bisnis online, mengulas produk dan menyediakan jasa backlink portal media berita nasional.

Semua informasi yang kami beritakan di kutip dari berbagai sumber terpercaya dan anda bisa mengunjungi situsnya yang pada akhir artikel ini.

Simak dan join di channel TelegramLokerNews” agar tidak ketinggalan berita loker terbaru Lainnya, silahkan Klik https://t.me/lokernews

Berikut ini berita dan informasi selengkapnya yang kami rangkum di bawah ini:

Kemenkeu Diminta Kejar Pajak Layanan eCommerce, Bukan UMKM

Suara.com – Pengamat ekonomi digital Heru Sutadi menanggapi rencana Kementerian Keuangan terkait pungutan pajak UMKM yang dilakukan platform e-commerce.

Heru menyampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar fokus mengejar pajak aplikasi e-commerce yang beroperasi di Indonesia alih-alih mengenakan pajak kepada UMKM yang dilakukan oleh marketplace.

“Jadi kalau UMKM dikenakan pajak itu kurang tepat, semua yang ada di republik ini sudah dikenakan pajak. Yang belum dikenakan atau lolos pajak adalah aplikasi yang tidak punya badan usaha tetap di Indonesia, karena kan ada banyak,” jelas Heru saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Selain itu, ia juga menyebut perusahaan teknologi seperti Google, Meta, Twitter yang beroperasi di Indonesia mendapatkan banyak pendapatan salah satunya melalui iklan atau ads yang patut diawasi pajaknya.

Baca Juga:
Tingkatkan Pemahaman e-Commerce, Kemenkominfo Gelar Webinar Literasi Digital

“Ini sama aja kan iklan yang harus dikejar pajaknya dibayarkan atau tidak. Tidak kemudian justru seolah UMKM yang dikejar, karena UMKM ini sudah bayar pajak, warteg sekalipun juga bayar pajak,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia ICT ini.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan apabila rencana tersebut diterapkan, maka akan membuat UMKM kolaps atau bangkrut.

“Kalau itu mau sengaja diterapkan akan membuat UMKM akan mati suri, kolaps. Tidak dipajakin aja banyak yang bangkrut tutup, karena pemerintah selama ini meskipun ada Kementerian Koperasi dan UMKM, kebijakan itu banyak sekali UMKM yang kurang pembinaan,” jelas Trubus.

Kedua, kata dia, bahwa kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan aturan berupa kriteria UMKM yang sudah besar dan berkembang, serta menyesuaikan barang atau jasa yang ditawarkan.

“Jadi enggak bisa dipukul rata,” tegas dia.

Baca Juga:
Ecommerce Kian Marak, Tapi Instagram Masih Cuan Buat Media Jualan

Lebih lanjut ia memproyeksikan platform e-commerce yang ditunjuk memungut pajak bisa saja sepi pengguna, karena barang atau jasa yang ada telah melonjak imbas dari pungutan pajak.

Kesimpulan

Itulah informasi tentang Kemenkeu Diminta Kejar Pajak Layanan eCommerce, Bukan UMKM yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat.

Berita selengkapnya bisa anda akses melalui situs berikut ini: https://www.suara.com/tekno/2022/11/30/234735/kemenkeu-diminta-kejar-pajak-layanan-ecommerce-bukan-umkm

Comment